Inkonsistensi Definisi Nelayan Kecil dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konflik norma mengenai definisi nelayan kecil dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat hierarki yang sama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik norma antara UU Nomor 45 Tahun 2009 dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 dalam mendefinisikan nelayan kecil. UU Nomor 45 Tahun 2009 mengatur nelayan dengan ukuran kapal maksimal 5 GT, sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2016 mengatur nelayan yang menggunakan kapal milik sendiri atau kapal orang lain dengan ukuran maksimal 10 GT. Sedangkan GT merupakan satuan ukuran yang disepakati sebagai ketentuan Konvensi Internasional Pengukuran Tonase tahun 1969 dalam menentukan kategori kapal. Untuk meniadakan konflik norma mengenai definisi nelayan kecil, Pemerintah menerbitkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Fatalnya, PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 menimbulkan ambiguitas yang menunjukkan definisi nelayan kecil semakin tidak jelas. Oleh karena itu, direkomendasikan agar DPR memprakarsai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Perubahan tersebut harus mengakomodasi indikator yang lebih spesifik mengenai ukuran kapal, selaras dengan ketentuan dalam UU Nomor 45 Tahun 2009. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi nelayan kecil serta memberikan panduan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.