Pengurangan Tarif BPHTB: Strategi Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Ekonomi Lemah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk perda terkait pengurangan tarif BPHTB. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 21 Tahun 1997 telah memperhatikan keadilan dengan mengatur NPOPTKP atau NJOPTKP atas tanah dan bangunan. Apalagi dengan ditetapkannya UU Nomor Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah berwenang menyusun perda tentang pengurangan tarif BPHTB bagi masyarakat ekonomi lemah. Kebijakan ini merupakan langkah progresif yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah Daerah berinvestasi dalam inisiatif peningkatan kapasitas bagi pejabat pajak mereka, dengan fokus pada pengetahuan kebijakan, teknik pengawasan, dan penegakan hukum. Kebijakan ini akan memastikan mereka memiliki perlengkapan yang memadai untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi potensi pelanggaran. Selanjutnya, harus ada keterlibatan berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan. Evaluasi dan pemantauan berkala juga penting untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan terhadap penerimaan pajak dan masyarakat ekonomi lemah. Terakhir, wajib pajak harus memahami perubahan tarif BPHTB, hak, dan kewajiban mereka untuk memastikan kepatuhan kebijakan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan tarif BPHTB dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat ekonomi lemah.