Peraturan Kepegawaian di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji normativitas Pegawai Tenaga Non-ASN dalam menunjang tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan, serta menganalisis normativitas kepegawaian Sekretariat berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Pelayanan Teknis Sekretariat memberikan dukungan teknis yang efektif untuk menyikapi perilaku dan kinerja 28.435 Jaksa dan pegawai Kejaksaan. Sementara itu, keberadaan enam orang Analis Produk Hukum dan dua orang Tenaga Administrasi Kantor sebagai Pegawai Tenaga Non-ASN yang berinteraksi langsung dengan Bagian Pelayanan Teknis Sekretariat menjadi rentan akibat Surat Menteri PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022. Surat pembatasan profesi pegawai pemerintah hanya pada PNS dan PPPK ini mengawali serangkaian perubahan pengelolaan sumber daya manusia yang ditargetkan selesai pada 28 November 2023. Oleh karena itu, Pejabat Pembina Kepegawaian di Kemenkopolhukam dan Kepala Sekretariat disarankan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan fungsi kepegawaian. Secara khusus, perlu ada langkah konkrit untuk menyeimbangkan kebutuhan fungsional, seperti penambahan jumlah kepegawaian di Sekretariat. Lebih lanjut, penting untuk memastikan adanya peralihan kepegawaian bagi enam orang Analis Produk Hukum dan dua orang Tenaga Administrasi Kantor agar mereka dapat terus berkontribusi apabila status kepegawaiannya tidak bertentangan dengan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022. Terakhir, sebaiknya diterapkan mekanisme evaluasi yang berkesinambungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk memantau efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia pasca adaptasi kebijakan tersebut.