Konflik antara Perlindungan Rahasia Dagang dan Hak Pekerja dalam Klausul Non-Kompetisi
DOI:
https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.273Kata Kunci:
Hak Pekerja, Klausul Non-Kompetisi, Kontrak Kerja, Rahasia DagangAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mencermati Klausul Non-Kompetisi dalam kontrak kerja sebagai manifestasi dari rahasia dagang dan memahami bagaimana klausul ini memengaruhi hak individu untuk memilih pekerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman Klausul Non-Kompetisi dalam kontrak kerja oleh pemberi kerja merupakan langkah strategis untuk melindungi rahasia dagang dari pesaing. Namun demikian, setiap kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara subjektif dan objektif. Klausul Non-Kompetisi berpotensi bertentangan dengan hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 31 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga melanggar syarat objektif kontrak kerja berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pihak-pihak terkait meninjau dan mengevaluasi penerapan Klausul Non-Kompetisi dalam kontrak kerja di Indonesia. Pemberi kerja perlu mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian dan hak-hak pekerja sebelum memasukkan klausul ini ke dalam kontrak kerja. Selanjutnya, kontrak kerja harus menjelaskan lebih lanjut definisi dan ruang lingkup Klausul Non-Kompetisi untuk menghindari interpretasi yang berbeda. Sementara itu, Pemerintah disarankan untuk membuat peraturan yang jelas tentang keabsahan Klausul Non-Kompetisi dalam kontrak kerja. Peraturan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dan hak pekerja atas pekerjaan dan pendapatan. Terakhir, Pengadilan harus memprioritaskan perlindungan hak-hak pekerja dalam menyelesaikan perselisihan terkait wanprestasi atas Klausul Non-Kompetisi, terutama jika pemberi kerja tidak dapat membuktikan bahwa pekerja telah melanggar rahasia dagang perusahaan.
Unduhan
Referensi
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
The 2022 Florida Statutes. http://www.leg.state.fl.us/statutes/
Afdal, W., & Purnamasari, W. (2021). Kajian Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(2), 828-842.
Alkad, A. F., & Mulyaningrum, E. R. (2022). Aspek Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), 2045-2049. http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2615
The California Business and Professions Code. https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=BPC&tocTitle=+Business+and+Professions+Code+-+BPC
Colonial Regulations, Staatsblad Number 23 of 1847 on the Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/the Civil Code. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail
Court of Appeal for Ontario. (2022, 17 May). M & P Drug Mart Inc. v. Norton (Docket: C69818). https://coadecisions.ontariocourts.ca/coa/coa/en/20616/1/document.do
Decision of the District Court of Central Jakarta Number 106/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/adc15ddfb079e0a7f3df4d9ad18a8c60.html
Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 on Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 238, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6841). https://peraturan.go.id/id/perppu-no-2-tahun-2022
Hanni, N. (2019). Exclusive Distribution and Non-Compete Clause in Trade: Transnational Agreements in European Union and United States. Udayana Journal of Law and Culture, 3(2), 141-163. https://doi.org/10.24843/UJLC.2019.v03.i02.p02
Hasmalawati, N., & Hasanati, N. (2017). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Mediapsi, 3(2), 1-9. https://doi.org/10.21776/ub.mps.2017.003.02.1
Khairani, K., & Gettari, T. R. (2023). Perlindungan Pekerja Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 709-721. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.372
Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886). https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/440
Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secret (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 242, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4044). https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/394
Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279). https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/196
Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 on Enactment of Government Regulation In Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856). https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1825
Lega, F. S. (2015). Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, 7(1), 83-101. https://doi.org/10.36928/jpkm.v7i1.24
Mafulah, H. (2020). Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha. SIGn Jurnal Hukum, 1(2), 87-103. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.55
Maswandi, M. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 36-42. https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203
Milica Z., K. (2016). The Right to Work in the Constitution of the Republic of Serbia. Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 50(1), 313-330. https://doi.org/10.5937/zrpfns50-10929
Munira, M., & Salenda, K. (2020). Kontrak Non Competition Clause terhadap Perusahaan Franchise. Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2(2), 175-182. https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15409
Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).
Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
Sari, E., & Dwiarti, R. (2018). Pendekatan Hierarki Abraham Maslow pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta. Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis, 6(1), 58-77. https://doi.org/10.26486/jpsb.v6i1.421
Simbolon, P. G. M. (2023). Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement. SIGn Jurnal Hukum, 5(1), 74-90. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.263
Siregar, Y. N. (2021). TRIPS dalam Perspektif Hukum atas Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV. Bintang Harapan dan CV Tiga Putra Berlian). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(4), 1522-1529. http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2592
Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 3(1), 153-161. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161
Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kaliye, V. X. (2021). Penahanan Ijazah Pekerja oleh Pemberi Kerja dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Law Review, 20(3), 300-322. http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i0.3107
Tan, W. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Bidang Ketenagakerjaan. Dialogia Iuridica, 13(2), 46-64. https://doi.org/10.28932/di.v13i2.3630
Zimmerman, A. (2020). The California Gig Economy Law. Voices in Bioethics, 6, 1-7. https://doi.org/10.7916/vib.v6i.6961
