Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Singapura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan pidana antara PDPA dengan UU Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara PDPA dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang ketentuan pidana terkait pelanggaran perlindungan data pribadi. PDPA menggambarkan pendekatan yang lebih moderat dengan menetapkan pidana penjara dan denda yang relatif lebih ringan. Sebaliknya, UU Nomor 27 Tahun 2022 menggambarkan pendekatan yang lebih ketat dengan pidana penjara yang lebih berat, denda, dan pidana tambahan. Singapura condong ke arah pencegahan dan pendidikan, sementara Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada penegakan hukum. Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk melindungi data pribadi warganya. Oleh karena itu, direkomendasikan agar otoritas terkait di Singapura dan Indonesia terus mengevaluasi dan menyesuaikan kerangka hukum mereka untuk melindungi data pribadi secara efektif. Singapura dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran, sekaligus mempertahankan fokusnya pada edukasi dan pencegahan. Di sisi lain, meskipun komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum patut dipuji, Indonesia juga dapat memanfaatkan tindakan pencegahan dan edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sukarela. Upaya kolaboratif antara kedua negara dapat memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dalam perlindungan data pribadi dalam yurisdiksi masing-masing.