Akibat Hukum atas Pelanggaran Kewajiban Calon Notaris Magang: Studi Peraturan Perundang-Undangan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh calon Notaris magang berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16A ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 secara preskriptif menunjukkan bahwa calon Notaris magang memiliki kewenangan atributif dalam membuat akta autentik. Di sisi lain, tidak ditemukan pasal tambahan yang memberikan sanksi jika calon Notaris magang melanggar Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2014. Meskipun demikian, calon Notaris magang yang mengabaikan kewajibannya tidak terlepas dari akibat hukum berdasarkan Pasal 444 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1365 KUHPerdata, dan Pasal 12 angka 3 Peraturan INI Nomor 19/PERKUM/INI/2019. Oleh karena itu, disarankan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk calon Notaris magang dan Notaris penerima magang, benar-benar mematuhi kerangka hukum dan peraturan yang mengatur magang. Selanjutnya, DPR dapat mempertimbangkan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memberikan ketentuan yang lebih tegas tentang batasan dan tanggung jawab calon Notaris magang dan akibat pelanggarannya. Klarifikasi aspek-aspek tersebut dapat mencegah kesalahpahaman, meningkatkan efektivitas program magang, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dan integritas profesi Notaris secara keseluruhan.