Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pabeanudik: Studi Kasus Perlindungan Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan di Desa Pabeanudik. Penelitian ini menggabungkan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi penjelasan dari beberapa peraturan perundang-undangan mengenai status nelayan sebagai subyek hukum. Selain itu, sebagian besar Nelayan Penggarap tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemilik Kapal Perikanan saat melaut di laut lepas. Selain lemahnya perlindungan hukum, Nelayan Penggarap juga kurang mendapat pembinaan dan jaminan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, untuk menyamakan penjelasan status nelayan sebagai subyek hukum. Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, penyediaan sarana dan prasarana produksi, jaminan terhadap risiko usaha penangkapan ikan, dan bantuan bagi nelayan yang kesulitan menangkap ikan. Selain itu, dukungan berupa perlindungan dan pemberdayaan diberikan secara eksklusif kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Penggarap agar rangkaian permasalahan yang diuraikan dapat diminimalisir di masa mendatang.