Independensi dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir dan pengawal konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan demokrasi. Lebih lanjut, independensi dan akuntabilitas dalam proses peradilan ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena kedua prinsip tersebut saling melengkapi. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip akuntabilitas. Namun, independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman akhirnya hilang. Mahkamah Konstitusi kini menjadi lembaga peradilan yang kedudukannya terbatas pada subordinasi dari lingkup kekuasaan negara lain yang mengusulkan Hakim untuk mengisi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Hakim Konstitusi tetap menjaga independensinya meskipun kedudukannya merupakan hasil usulan dari lingkup kekuasaan negara yang lain. Presiden dan DPR juga direkomendasikan untuk menjunjung tinggi mekanisme check and balance antar lingkup kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokratis demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.