Akibat Hukum bagi PPAT yang Mengungkapkan Data Pribadi Pihak yang Bertransaksi: Studi Perlindungan Hukum

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi PPAT jika mengungkapkan data pribadi pihak yang bertransaksi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT akan mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, pembayaran ganti kerugian, penjara paling lama empat tahun, dan atau denda paling banyak empat miliar rupiah. Dalam hal ini, jika LDMO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar sumpah jabatan dan merugikan beberapa pihak dengan pengungkapan data pribadi. Pada saat yang sama, pembentukan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT merupakan bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang melakukan perbuatan hukum di hadapan PPAT. Dalam hal ini, setiap pihak yang dirugikan dapat mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan PPAT kepada Majelis Pembina dan Pengawas. Selain itu, setiap pihak yang dirugikan juga mendapatkan ganti rugi dari PPAT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar PPAT menjunjung tinggi sumpah jabatan sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik dan Peraturan Kepala BPN. Dalam hal ini, untuk menjaga harkat dan martabat profesinya dan kepercayaan masyarakat terhadap peran mulianya (officium nobile).