Media Sosial dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan dan prosedur penyitaan akun media sosial dalam proses pembuktian cybercrime. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan media sosial sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 1981. Bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk dengan memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008. Sementara itu, prosedur penyitaan akun media sosial dalam proses pembuktian cybercrime didahului dengan penggeledahan handphone untuk mendapatkan spesifikasi perangkat. Akun media sosial, file, dokumen, dan aplikasi yang digunakan oleh pelaku cybercrime akan ditemukan dalam spesifikasi tersebut. Penyitaan akun media sosial diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, sedangkan tata caranya dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum menerbitkan peraturan pelaksana mengenai prosedur penyitaan akun media sosial sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan platform media sosial sangat diperlukan dalam penanganan kasus bisa lebih mudah dan efisien, terutama terkait penyitaan akun media sosial yang digunakan oleh pelaku cybercrime. Di sisi lain, perlu diperluas makna alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 agar dapat menekankan alat bukti media sosial sebagai alat bukti yang sah.