Subjek Hukum Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Bukan Hunian: Pasar Sentral Ujung Pandang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis subjek hukum kegiatan pengelolaan Pasar Sentral Ujung Pandang yang diperlakukan sebagai bangunan Rumah Susun Bukan Hunian berdasarkan UU No. 20 tahun 2011. Penelitian ini menggabungkan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek hukum kegiatan pengelolaan Pasar Sentral Ujung Pandang yang diperlakukan sebagai bangunan Rumah Susun Bukan Hunian harus dipegang oleh PPPSRS berdasarkan Pasal 59 UU No. 20 Tahun 2011. Dalam hal ini, jika PPPSRS belum terbentuk, maka PT. MTIR wajib membentuk PPPSRS paling lambat satu tahun sejak penyerahan pertama sarusun kepada pemiliknya. Akan tetapi, sampai saat ini PPPSRS belum terbentuk dan dibentuk oleh PT. MTIR. Jadi secara tegas, PT. MTIR menyimpang dari kewajibannya dalam mengimplementasikan UU No. 20 Tahun 2011. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Pemkot Makassar untuk mengevaluasi kembali keterlibatan PT. MTIR selaku Pemegang HGB Pasar Sentral Ujung Pandang. Selain itu, disarankan kepada PT. MTIR untuk mematuhi Pasal 59 UU No. 20 Tahun 2011 dengan membentuk PPPSRS. Selanjutnya, diharapkan kepada penegak hukum dan DPRD Kota Makassar untuk melindungi kepentingan para pedagang sehingga dibentuk PPPSRS sebagai subyek hukum kegiatan pengelolaan Pasar Sentral Ujung Pandang.