Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas yang dapat mencegah dan memberantas gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang kemudian akan menyimpulkan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001. Selain itu, ketentuan ini memuat pembebanan pembuktian terbalik, yang bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian penerimaan dan indikasi tidak sah sebagai tindak pidana suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adapun asas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana gratifikasi meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada KPK, pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan masyarakat untuk mempraktekkan asas-asas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana gratifikasi. Dalam hal ini, Indonesia dapat terlepas dari belenggu tindak pidana korupsi di masa depan.