Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Disarankan agar baik aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.
Downloads
References
A. Adiwana & Amalia Zakiyatu Faturrahmah. (2016). Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Tindak Pidana Perbuatan Merugikan Pemiutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PID/2013). Verstek, Universitas Sebelas Maret, 5(1), hlm. 1-13.
Adami Chazawi. (2010). Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat. Jakarta: Sinar Grafika.
Agus Maksum Mulyohadi. (2015). Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009 – 2013). Jurnal Jurisprudence, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 5(2), hlm. 127-136.
Ahmad Fauzi. (2014). Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 3(1), hlm. 37-48. doi: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.37-48
Bilryan Lumempouw. (2013). Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana. Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 2(3), hlm. 185-195.
Christian Hadinata Tamusala. (2018). Upaya Hukum Kasasi terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 7(4), hlm. 104-111.
Enrico Simanjuntak. (2013). Kewenangan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI. Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2(3), hlm. 337-356. doi: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.337-356
Fajar Laksono Soeroso. (2014). Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 11(1), hlm. 64-84.
Gabriela K. Kaawoan. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang, 5(1), hlm. 125-131.
Harold Joseph Berman (Ed.) (1961). Talks on American Law: A Series of Broadcasts to Foreign Audiences by Members of the Harvard Law School Faculty. New York: Vintage Books.
Heru Santosa. (2011). Ancaman terhadap Dasar Negara “Pancasila” bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Yogyakarta, 11(2), hlm. 1-13. doi: https://doi.org/10.21831/hum.v11i1.20997
Janpatar Simamora. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Vonis Bebas. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 7(1), hlm. 1-17.
Luhut M. P. Pangaribuan. (2002). Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Jakarta: Djambatan.
M. Yahya Harahap. (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
M. Yahya Harahap. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika.
N. Nasrullah. (2020). Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(1), hlm. 1-19. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.59
Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
Osman Simanjuntak. (1995). Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum. Jakarta: Grasindo.
Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Prianter Jaya Hairi. (2011). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2(1), hlm. 151-178.
Priscilia Singal. (2013). Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 1(2), hlm. 106-115.
Putra Halomoan Hsb. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 1(1), hlm. 42-53.
Rendi Renaldi Mumbunan. (2018). Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 7(10), hlm. 40-47.
Rifandy Ritonga. (2016). Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung, 7(1), hlm. 1-16.
Syahrul Sitorus. (2018). Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). Hikmah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera, 15(1), hlm. 63-71.
Syarif Saddam Rivanie. (2020). Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(3), hlm. 15-27. doi: https://doi.org/10.37276/sjih.v2i3.36
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Willy Widianto. (2010, 20 Oktober). PK Mantan Bupati Natuna Ditolak MA. Dalam Tribunnews.com. Diakses dari https://www.tribunnews.com/nasional/2010/10/20/pk-mantan-bupati-natuna-ditolak-ma, pada tanggal 27 Desember 2020.
Copyright (c) 2021 Hasan Basri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
